Selasa, 29 Mei 2023. HMPS Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora mengadakan kegiatan Seminar Generasi Berencana yang bertema Pendewasaan Usia Perkawinan. Kegiatan ini dilaksanakan di Interactive Center Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Narasumber dalam kegiatan ini adalah Dr. M. Alfan Alfian, M.Si., selaku Penulis serta pengarang buku dan Rahmah Attaymini, S.I.Kom., M.A., Selaku dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Wahyuni Aristia selaku ketua panitia menyampaikan bahwa kegiatan ini dilaksanakan untuk mengambil esensi dan pembelajaran dari buku Demokrasi Digital agar siap dalam mengambil langkah atau keputusan dalam era digitalisasi ini. Selanjutnya sambutan oleh ketua HMPS Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga oleh Aryo Safto Nugroho, beliau menyampaikan bahwa dengan diadakan kegiatan bedah buku ini bisa menjadi bekal kita dalam menghadapi tantangan atau rintangan demokrasi dalam era digital saat ini.

Selanjutnya sambutan oleh Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora yakni Bapak Dr. Badrun Alena, M.Si, dalam sambutannya beliau memberi catatan bahwa negara yang baik perkembangan perpolitikannya bisa dilihat melalui jumlah presentase partisipasi generasi mudanya. Apabila tingkat partispasi rendah tanda-tanda proses demokrasi dalam negara tersebut memiliki demokrasi yang buruk. Jadi dengan adanya diskusi tentang buku Demokrasi Digital beliau berharap bisa memberi kesiapan generasi Z untuk menghadapi era digital.

Penyampaian materi pertama pada seminar ini diisi oleh Dr. M. Alfan Alfian, M.Si., selaku Penulis serta pengarang buku. Pada sesi ini beliau menyampaikan apabila buku itu sudah beredar di ruang publik, maka buku itu sudah menjadi milik publik. Oleh karena itu beliau mempersilahkan membaca dan mendalami bacaan itu dan mengkritisinya jadi critical thinking. Beliau menyampaikan bahwa inti dari buku ini adalah merespon tema yang populer saat ini terkait dengan digitalisasi yang tidak terelakkan sebagai akibat perkembangan begitu cepatnya teknologi digital merambah ke berbagai bidang termasuk bidang politik yang mengalami disrupsi. Dalam buku ini diulas mengenai fenomena disrupsi kekuasaan terganggu oleh munculnya kehadiran teknologi digital. Hal ini bisa dipahami karena jarak sosial jarak kultural jarak apapun itu diatasi oleh teknologi digital ketika dulu di era media konvensional orang harus berpendapat melalui media-media yang diseleksi oleh kebijakan redaksi media konvensional. Tetapi sekarang ini dengan adanya media sosial tidak ada lagi seleksi itu semua orang bebas bicara bebas berpendapat nyaris tanpa kontrol sehingga yang terjadi bisa kita saksikan sendiri berbagai akses dari komunikasi yang berkembang di media sosial itu munculnya hoax penyesatan informasi dan sebagainya Itu ujaran kebencian dan sebagainya. Oleh karena itu berbagai tema penting dalam kajian demokrasi digital itu sudah banyak dikaji orang terutama mengenai isu politik identitas kemudian Apa itu melejitnya ujaran kebencian dan sebagainya Itu di bingkai dalam isu-isu tertentu yang menarik untuk dikaji.

Selanjutnya penyampaian materi kedua pada seminar ini diisi oleh Rahmah Attaymini, S.I.Kom., M.A., Selaku dosen Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Pada sesi ini beliau menyampaikan bahwa Demokrasi digital semakin memajukan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Di dalamnya, publik memiliki kekuasaan penuh untuk mengontrol dan berpartisipasi dalam demokrasi. Dia juga menyarankan lebih berhati-hati di media sosial. Karena kehidupan sosial masyarakat saat ini menghadapi fenomena post-truth, yaitu suatu keadaan di mana orang meyakini kebohongan dan mengubahnya menjadi kebenaran. Akibatnya, orang mengabaikan pemikiran rasional dan lebih tertarik pada berita atau informasi yang menggugah emosinya atau yang isinya relevan secara pribadi bagi mereka, terlepas dari apakah informasi tersebut hoax (palsu) atau fitnah. Kondisi ini cenderung menyesuaikan kebenaran dengan selera yang diinginkan kelompok masyarakat tertentu, meskipun pada prinsipnya tidak mencerminkan kebenaran yang sebenarnya.