Betulkah Teroris Itu Mentally Ill?

Kolom ini berawal dari tugas mata kuliah di Program Studi Sosiologi yang diampu oleh Bapak B.J. Sujibto, M.A. dengan menawarkan tiga statemen untuk dianalisis dan diperkuat dengan teori relevan atau karya riset akademis. Dari ketiga statemen tersebut, saya memilih “Rata-rata (atau secara umum) teroris mempunyai mental yang sakit [true/false].” Menurut saya, pengetahuan umum yang menyebutkan bahwa secara umum teroris bermental sakit tidaklah sepenuhnya benar. Mengapa demikian?

Karena terorisme sudah menjadi ancaman bagi siapapun, semua negara berusaha untuk memberantasnya meskipun belum sepenuhnya berhasil. Pandangan terkait terorisme yang bermental sakit sama saja dengan prasangka terhadap ideologi komunisme di Indonesia. Secara umum masyarakat mengira bahwa komunisme adalah musuh agama. Padahal akar dari konflik antara agama—khususnya Islam—dengan ideologi komunisme berasal dari pertentangan panjang antara Masyumi dengan PKI pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Masing-masing berseteru untuk bisa menguasai panggung perpolitikan tanah air. Namun pemahaman tentang komunis adalah ateis atau musuh agama harus kita luruskan. Komunis, secara dominan, adalah ideologi politik dan sistem ekonomi, bukan suatu gerakan agama ataupun ateisme.

Kembali pada konteks. Kasus-kasus terorisme juga selalu dilekatkan pada masalah mental dan kejiwaan. Menurut saya anggapan umum seperti ini justru dapat mengaburkan pemahaman kita mengenai akar-akar penyebab terjadinya terorisme itu sendiri. Setiap permasalahan bersifat kausal; artinya memiliki sebab dan akibat ataupun motif dan tujuan. Motif ini bisa terjadi dari dua sisi, baik itu internal maupun eksternal. Motif dalam melakukan aksi terorisme ini juga muncul karena ada dorongan di dalam diri untuk mengubah tatanan sosial agar terjadi keteraturan sesuai dengan persepsi pribadi yang diinginkan secara cepat (detiknews, 2018). Kondisi sosial-politik juga bisa menyebabkan seorang individu terjerembab dalam terorisme.

Namun, kebanyakan aksi terorisme dilakukan atas dasar motif keagamaan—dalam Islam muncul tameng jihad fi sabilillah. Sampai-sampai di Eropa dan Amerika Serikat muncul suatu stigma terhadap agama Islam yang biasa disebut Islamophobia. Di sini agama dijadikan tameng untuk melancarkan rencana dan perilaku terorisme dengan penanaman doktrin keagamaan terhadap para anggotanya yang dapat menjadikan mereka yakin dan percaya bahwa perbuatan mereka adalah misi suci yang dapat menghantarkan mereka kepada rida Tuhannya (Agus Handoko: 2019).

Proses penanaman doktrin atau pencucian otak oleh para aktor terorisme kepada para anggotanya ini memanfaatkan krisis identitas yang dialami oleh para anggotanya. Para anggota ini mencoba merumuskan ulang identitas dirinya melalui proses aktualisasi diri dalam lingkungan yang sesuai dengan keinginannya. Kekosongan ruang identitas individu-individu ini secara bersama-sama disatukan dalam kesatuan identitas yang baru sehingga membentuk suatu gerakan yang sarat akan kepentingan politis. Sebagaimana definisi politik identitas (Castells, 2010; Buchari, 2014; Lawler, 2014), yaitu suatu upaya politis yang mendasarkan cara berpikir maupun tindakan pada kesamaan identitas suatu kelompok dengan tujuan memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu (Imanuel Geovasky, 2018).

Dari beberapa hal yang terjadi pada konteks tertentu inilah yang membuat saya yakin bahwa secara umum pelaku terorisme tidak mengalami sakit mental. Menurut peneliti psikologi teror Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah (Kompas, 2015), pelaku teror adalah pribadi yang normal, bisa berpikir sehat dan tidak punya masalah psikopatologi. Kecenderungan kasus mereka justru disebabkan pada krisis identitas, sebagaimana yang saya sebutkan sebelumnya. Jika dilihat dari visi eksistensialisme Jean Paul Sartre, saya akan menyebut bahwa individu yang terpapar terorisme awalnya belum memahami hakikat dirinya sendiri. Individu ini mencoba mencari makna ataupun esensinya melalui proses aktualisasi diri dengan tujuan tertentu, yaitu melakukan terorisme—sesuai dengan pilihan dan kehendak bebasnya akan cita-cita delusifnya. Bukan hanya individu yang mencoba mencari aktualisasi dan eksistensi, namun kelompok pun juga. Sebagaimana yang terjadi pada kelompok-kelompok semacam PLO, separatis Quebec FLQ (Front deliberation du Quebec), dan Basque ETA (Euskadi ta Askatasuna) yang mengadopsi terorisme sebagai cara untuk menarik perhatian dunia, simpati, dan dukungan internasional (Hamzah Junaid, 2013).

Akhirnya, kita harus menyadari bahwa siapapun bisa menjadi pelaku terorisme. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, krisis identitas menyebabkan seseorang bisa terpapar terorisme ketika berjumpa dengan suatu kelompok yang memiliki kecenderungan radikalisme dan intoleran. Aktor-aktor terorisme akan melakukan transformasi identitas terhadap individu yang mengalamai krisis identitas tersebut.

Maka dari itu, proses pencegahan bisa dilakukan dengan analisis mendalam mengenai penyebab yang menjadi akar masalah terorisme. Hal ini bisa dilakukan dengan edukasi seputar terorisme, radikalisme dan intoleransi. Edukasi ini bisa dibarengi dengan materi seputar identitas diri, baik identitas diri melalui aktualisasi diri dalam kegiatan bermasyarakat, mengembangkan hobi, bakat, dan lain sebagainya. Ruang-ruang yang bisa menjadi media bagi aktualitas diri yang positif ini harus dibuka dan diperbanyak di tengah-tengah masyarakat agar mereka tidak mudah terjebak dalam satu intrik dan jebakan terorisme. Ruang-ruang aktualitas diri ini dapat menjadi salah satu upaya pencegahan dini. Tentunya semua upaya—baik itu pencegahan maupun pemberantasan—ini harus terjalin secara berkesinambungan antara pemerintah negara dan masyarakat.

Referensi: